"Seandainya saya Anggota DPD RI”(Part 1)
Untuk menjadi anggota DPD RI itu tidak
gampang banyak persyaratan yang harus kita lewati dan yang paling penting adalah
langsung dipilih oleh rakyat.
Seandainya saya terpilih dan sekarang
menjadi anggota DPD RI untuk mewakili daerah saya yaitu Kalimantan Barat, yang
paling utama saya lakukan adalah menjadi anggota DPD RI yang benar-benar
bekerja demi kemajuan daerah dan Negara. Saya akan mengkonsentrasikan pikiran
saya pada kemajuan daerah yang tertinggal dan terisolir.
Di Kalimantan Barat masih banyak sekali
daerah-daerah yang tertinggal, semuanya serba minim dan kekurangan, hampir
disetiap kabupaten di Kalimantan Barat mengalami ketertinggalan baik dari segi
ekonomi, segi pendidikan dan segi kesehatan. Dari segi ekonomi masih banyak
sekali pengangguran bahkan banyak sarjana yang mengganggur karena kurangnya
ketersediaan lapangan pekerjaan, ironisnya banyak perusahaan sawit dan
perusahaan tambang tetapi tidak mampu untuk mengakomodir dan menyerap tenaga-tenaga
kerja setempat dan bahkan banyak menggunakan tenaga dari luar Kalimantan dan
bahkan tenaga dari luar negeri.
Selain penggangguran, persoalan mata
pencarian utama masyarakat Kalimantan barat yaitu pertanian dan perkebunan
bidang karet. Kondisi yang memprihatinkan terlihat di daerah pedesaan yang
masih mengandalkan perkebunan karet sebagai mata pencarian utama, dimana harga
karet dalam waktu-waktu ini menunjukan penurunan. Bagaimana masyarakat pedesaan
bisa maju kalau kondisi seperti ini terus terjadi, untuk membiyai pendidikan
anak-anak mereka saja sudah tidak cukup.
Di sisi lain menjamurnya
perkebunan sawit baik milik perusahaan maupun milik pribadi yang tidak
memperhatikan keamanan dan hutan lindung lagi, semua lebih kepada profit
oriented. Ini semua membuat kehidupan perekonomian dan kelestarian lingkungan
terganggu dan rusak. Jika saya anggota DPD RI daerah Kalimanan Barat, saya akan
lebih memperhatikan masalah-masalah yang sudah saya tulis diatas dan akan terus
berjuang untuk perekonomian terutama di daerah pedalaman, pedesaaan. Karena semua
penduduk mempunyai hak yang sama, yaitu memperoleh kesejahteraan.
"Seandainya saya Anggota DPD RI”(Part 2)
Persoalan berikutnya adalah persoalan
pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut memang yang menjadi dasar
kemajuan bangsa dan Negara, karena tanpa pendidikan dan kesehatan yang baik,
tidak mungkin suatu Negara bisa berkembang dan bahkan tidak mungkin menjadi Negara
yang maju dari segala segi kehidupan.
Untuk pendidikan di daerah Kalimantan Barat,
masih banyak sekolah-sekolah yang kondisinya tidak layak untuk di jadikan
tempat proses belajar mengajar. Dan bahkan ada sekolah yang hanya memiliki satu
ruang belajar saja dan yang lainnya menumpang atau belajar di pondokan yang di
bangun masyarakat atas inisiatif bersama. Rehabilitasi sekolah yang di lakukan
pemerintah terkadang juga tidak maksimal, masih banyak kekurangan dan tidak
memperhatikan kualitas bangunan yang terkesan asal bangun saja, yang jeleknya
masih saja di korupsi oleh pejabat-pejabat terkait. Belum lagi masalah rumah
dinas di pedalaman yang banyak tidak layak huni, tetapi tetap saja di gunakan
untuk tempat tinggal bagi guru yang bertugas di daerah pedalaman. Terkadang
juga menggunakan pertisipasi masyarakat untuk membangun rumah dinas tersebut.
Masalah tenaga pengajar juga menjadi
masalah yang tak kunjung selesai, banyak sekolah-sekolah di pedalaman yang
hanyak mengandalkan 1 atau 2 guru saja, guru-guru tersebut mengajar semua kelas
dalam waktu yang bersamaan, dan ironinya guru-guru malah menumpuk diperkotaan
dan tidak sedikit kita melIhat guru-guru perkotaan yang kekurangan jam
mengajar, malah santai-santai saja. Guru Tidak Tetap atau GTT juga harus
diperhatikan kesejahteraannya, karena pada kenyataannya mereka inilah yang
paling banyak membantu kekurangan guru terutama daerah pedalaman. Kondisi
dilapangan memperlihatkan GTT di berikan jam yang lebih banyak di karenakan
kekurangan guru tetapi kompensasi atau honor yang mereka dapatkan tidak lah sesuai
dengan apa yang mereka berikan kepada bangsa ini.
Berikut adalah persoalan kesehatan, biaya
kesehatan sangatlah malah harganya. Malah ada slogan yang menyatakan “orang miskin dilarang sakit”. Padahal ini
adalah kewajiban Negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kondisi
memprihatinkan juga sama dengan persoalan pendidikan terutama di daerah
pedalaman dan pedesaan, dimana pustu (puskesmas pembantu) yang biasanya minim
tenaga kesehatan, dan bahkan terlihat tidak ada petugas kesehatan. Tenaga bidan
yang sangat kurang, bahkan ibu-ibu melahirkan dibantu oleh dukun beranak
setempat yang tingkat keselamatan ibu-ibu melahirkan tidak bisa di jamin sepenuhnya.
Selain memperhatikan masalah
perekonomian, pendidikan dan kesehatan terutama di daerah pedalaman dan
pedesaan, masalah pemekaran provinsi dan kabupaten baru juga perlu perhatian
serius oleh angota DPP RI. Di kalimantan Barat ada beberapa daerah yang
mengajukan pemekaran seperti Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Tayan, Kabupaten Sekayam
dan Kabupaten Ketungau. Ini menjadi perhatian serius anggota DPD RI, harus bisa
selektif untuk memekarkan suatu daerah agar nantinya tidak menimbulkan masalah
baru terhadap daerah otonomi baru tersebut.
CONCLUSION
Seandainya
saya anggota DPD RI, mengacu penjelasan yang sudah saya paparkan diatas, maka
saya akan bekerja semaksimal mungkin, konsentrasi pada suatu persoalan terutama
untuk daerah pedalaman dan daerah pemekaran baru, antara lain:
- Pengawasan yang ketat terhadap daerah yang akan di mekarkan (daerah otonomi baru
- Pengawasan terhadap keuangan daerah, terutama yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan
- Pengawasan pembangunan untuk daerah tertinggal/terpencil/pedalaman.
Lomba blog yang sangat menarik, kebetulan saya juga ikut serta dalam kompetisi ini. Btw, Mas ikutan juga yach?
BalasHapusselamat atas kesuksesannya dalam merih juara 1 dalam lomba menulis DPD RI...
HapusSalam kenal mas, iya saya juga ikut meramaikan lomba blog tersebut ...
BalasHapus